Matriks Kewajiban Perpajakan Bendahara

Anda seorang Bendahara Pemerintah atau Bendahara Desa? berikut matriks sederhana kewajiban perpajakan Bendahara:

KEWAJIBAN PERPAJAKAN	KETERANGAN
Atas Honor Kegiatan Dikenai PPh Pasal 21	Cara Perhitungan: PNS : Gol. II  : 0% Gol. III : 5% Gol. IV : 15% Contoh: Tuan Fuad (PNS Gol. IIIa) memperoleh honor sebesar Rp10.000.000,-. Atas honor tersebut Bendahara memotong PPh Pasal 21 sebesar 5% x Rp10.000.000,- = Rp500.000,- Kode MAP : 411121 - 402 Bukan PNS: Punya NPWP  : 5% Tidak Punya NPWP : 6% Contoh: Tuan Fuad (bukan PNS, punya NPWP) memperoleh honor sebesar Rp1.000.000,-. Atas honor tersebut Bendahara memotong PPh Pasal 21 sebesar 5% x Rp1.000.000,- = Rp50.000,- Kode MAP : 411121 - 100 Batas Waktu Pembayaran PPh 21 = tanggal 10 bulan berikutnya Batas Waktu Pelaporan SPT = tanggal 20 bulan berikutnya Sanksi /Denda keterlambatan = Rp. 100.000
Atas Pengadaan Barang Dikenai PPh Pasal 22 dan PPN	Cara Perhitungan : PPh Pasal 22: Punya NPWP  : 1,5% Tidak Punya NPWP : 3% PPN : 10% Contoh: Bendahara Desa Mojo membeli meja dan kursi dari Tuan Fuad (punya NPWP) senilai Rp5.000.000,-. Atas honor tersebut Bendahara : Memungut PPh Pasal 22: 1,5% x Rp5.000.000,- = Rp75.000,- Memungut PPN: 10% x Rp5.000.000,- = Rp500.000,- Kode MAP : PPh Pasal 22 (411122 – 910/920/930), PPN (411211 – 910/920/930) Batas Waktu Pembayaran: PPh Pasal 22 : 7 hari setelah tanggal pembayaran PPN : 7 hari setelah tanggal pembayaran Batas Waktu Pelaporan SPT: PPh Pasal 22 : tanggal 20 bulan berikutnya PPN : Akhir bulan berikutnya Sanksi /Denda keterlambatan: PPh Pasal 22 : Rp. 100.000 PPN : Rp500.000
Atas Pengadaan Jasa dan Sewa Dikenai PPh Pasal 23 dan PPN	Cara Perhitungan PPh Pasal 23: Punya NPWP  : 2% Tidak Punya NPWP : 4% PPN : 10% Contoh: Bendahara Desa Mojo menyewa kendaraan dari CV Merdeka (punya NPWP) senilai Rp5.000.000,-. Atas honor tersebut Bendahara : Memotong PPh Pasal 23: 2% x Rp5.000.000,- = Rp100.000,- Memungut PPN: 10% x Rp5.000.000,- = Rp500.000,- Kode MAP : PPh Pasal 23 (411123 – 100/104), PPN (411211 – 910/920/930) Batas Waktu Pembayaran: PPh Pasal 23 : tanggal 10 bulan berikutnya PPN : 7 hari setelah tanggal pembayaran Batas Waktu Pelaporan: PPh Pasal 23 :  tanggal 20 bulan berikutnya PPN : Akhir bulan berikutnya Sanksi /Denda keterlambatan: PPh Pasal 23 : Rp. 100.000 PPN : Rp500.000,-
Atas sewa tanah dan/atau bangunan Dikenai PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN	Cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2: 10% PPN : 10% Contoh: Bendahara Desa Mojo sewa ruangan dari Tuan Fuad (punya NPWP) senilai Rp5.000.000,-. Atas sewa ruangan tersebut Bendahara : Memotong PPh Pasal 4 (2) : 10% x Rp5.000.000,- = Rp500.000,- Memungut PPN: 10% x Rp5.000.000,- = Rp500.000,- Kode MAP : PPh Pasal 4 ayat 2 (411128 – 403), PPN (411211 – 910/920/930) Batas Waktu Pembayaran: PPh Pasal 4 ayat 2 : tanggal 10 bulan berikutnya PPN : 7 hari setelah tanggal pembayaran Batas Waktu Pelaporan SPT: PPh 4 ayat 2 : tanggal 20 bulan berikutnya PPN : Akhir bulan berikutnya Sanksi /Denda keterlambatan: PPh Pasal 4 ayat 2 : Rp. 100.000 PPN : Rp500.000
Atas jasa konstruksi Dikenai PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN	Cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2: Kualifikasi Kecil Non Kecil Non Kualifikasi Pelaksanaan 2% 3% 4% Perencanaan 4% 4% 6% Pengawasan 4% 4% 6% PPN : 10% Contoh: Bendahara Desa Mojo mengadakan jasa pelaksanaan kontruksi dari CV ABC (kualifikasi kecil) senilai Rp10.000.000,-. Atas jasa konstruksi tersebut Bendahara : Memotong PPh Pasal 4 (2) : 2% x Rp10.000.000,- = Rp200.000,- Memungut PPN: 10% x Rp5.000.000,- = Rp500.000,- Kode MAP : PPh Pasal 4 ayat 2 (411128 – 409), PPN (411211 – 910/920/930) Batas Waktu Pembayaran: PPh Pasal 4 ayat 2 : tanggal 10 bulan berikutnya PPN : 7 hari setelah tanggal pembayaran Batas Waktu Pelaporan SPT: PPh 4 ayat 2 : tanggal 20 bulan berikutnya PPN : Akhir bulan berikutnya Sanksi /Denda keterlambatan: PPh Pasal 4 ayat 2 : Rp. 100.000 PPN : Rp500.000